Suharsono-Halim Moncer di Pilkada Bantul " 15 Tahun Dinasti Yang Berkuasa Lalai
TIM PENDUKUNG WAKIL KETUA DPRD BANTUL BP. NUR SUBIANTORO-HALIM MUSLIH BERSAMA YANG LAIN.
Imogiri-media majalahburungpas.com, info umum warta politik, Cabup-Cawabup Bantul usai berlaga, Calon yang moncer dan meraih suara terbanyak adalah Drs.H.Suharsono-H. Halim Muslih, sedang pasangan-Ida-Munir tertinggal jauh dan kalah selisih suara 30 ribu lebih.
Ketika tim media ini menyambangi Cawabup asli Singosaren Wukirsari Imogiri Bantul, Dia memaparkan, Korupsi di Bantul harus di hilangkan, lebih lanjut, kata Halim di sela sela menemui tamunya, Sabtu 12/12/2015 di kediamnnya, mengatakan Korupsi pasangan Harsono -Halim jelas bertekat memerangi sehingga pemerintah kabupaten bersih dan berwibawa.
GERAKAN PERUBAHAN UNTUK BANTUL
Tema kita’ kata Halim Muslih, bagaimana korupsi Kabupaten Bantul yang sudah sedemikian tinggi intensitasnya haruslah di hilangkan, sehingga sumber daya yang kita miliki bisa bersama -sama dan di daya gunakan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak terjadi kebocoran kebocoran atau korupsi terus menerus.
Untuk itu memang di perlukan tatakelola pemerintahan yang baik oleh sebab itu kami akan mewujudkan 3 hal.
Pertama adalah komitmen anti korupsi dan akan melayani masyarkat dengan sebaik baiknya kepada siapapun.
Kedua, terciptanya akuntabilitas yang memadai.
Yang ketiga, di tersedianya sarana informasi dan komunikasi timbal balik yang baik antara pemerintah dan rakyat,
Nah ketiga hal inilah yang akan kita wujudkan sebagai dapur penylenggaraan pemerintah kabupaten Bantul, kemudian ada hak -hak rakyat yang menurut halim selaman ini terabaikan,
Contohnya bidang pendidikan dan kesehatan, dua hal inilah yang menjadi hal absolut rakyat dimana selama ini tidak di kelola dengan baik sehingga selama 15 tahun dinasti dan rezim yang berkuasa di kabupaten Bantul lalai.
Sebagai contoh satuan kesatuan tidak selayaknya menjadi lembaga yang boleh memungut biaya -biaya kepada siswa, karena pendidikan itu adalah hak absolut rakyat dan tentunya itu menjadi tanggung jawab negara. 'Papar H.Halim Muslih, fiq/nur